MEDAN – Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia (AFPI) didukung Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan sejumlah perusahaan teknologi finansial, sukses menggelar Fintech Lending Days di Kota Medan. Sebelumnya diadakan di Bali, Malang, Makassar dan Yogyakarta sejak 2021. AFPI komitmen menggelar acara ini secara berkala dengan mengedepankan layanan pendanaan para perusahaan Fintech Peer-to-Peer Lending dan tetap fokus pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Berdasarkan statistik OJK, kondisi lanskap fintech yang tercatat pada Februari 2024, terdapat ±1,4 juta pengguna transaksi lender, ±123 juta borrower yang mengakses kredit, lebih dari Rp806.49 triliun jumlah pinjaman telah terdistribusi ke pengguna. Ada 101 perusahaan berizin di OJK dan terbagi dalam tiga sektor pembiayaan yakni produktif, multiguna dan syariah.

Sampai akhir 2023, industri fintech lending menyalurkan Rp241 triliun atau sebesar 45 persen dengan peningkatan setiap tahunnya. Industri fintech lending yang legal berkomitmen mendorong inovasi dan inklusivitas dalam perkembangan sektor-sektor terkait, terutama para pelaku usaha UMKM dalam pendanaan usaha bisnisnya.

• Terinspirasi Seni, UOB Indonesia Luncurkan Kompetisi 14th UOB Painting of the Year dengan Pengalaman Kuliner Multi-Sensori
• PGN Salurkan Gas Bumi 9.49 BBTUD ke PT Freeport Indonesia
• 4 Program Bakal Sejahterakan ASN, Taspen: Preminya Cuma Rp5.000 Per Bulan...

Ketua Umum AFPI, Entjik S. Djafar mengatakan, tahun ini, Fintech Lending Days di Medan mengundang 17 komunitas UMKM untuk mengikuti pameran UMKM Exhibition & Talk Show. Ini menjadi bukti minat mereka terhadap pendanaan alternatif usaha melalui platform fintech lending. Acara ini diharap menjadi jembatan antara pelakuusaha mikro atau wirausahawan dengan penyelenggara fintech lending untuk berkolaborasi dalam pengembangan bisnis.

"Kami juga ingin terus mengedukasi pelaku UMKM untuk memanfaatkan platform fintech lending sebagai alternatif pendanaan yang legal agar terhindar dari pinjol ilegal,” kata Entjik, Selasa (7/5/2024).

Fintech Lending Days diawali dengan UMKM Visit, mengunjungi UMKM pilihan perwakilan industri kriya, perkebunan dan tekstil ulos daerah Berastagi. Media visit serta radio talkshow pada Senin (6/5/2024). Agenda ini mempertemukan penyelenggara Fintech Lending agar mengetahui kebutuhan dan keinginan UMKM, mengenal pemberitaan industri fintech lending dan mengenal kebiasaan finansial masyarakat Sumatera Utara.

AFPI mencatat per Februari 2024, penyaluran khusus fintech lending ke Sumut dengan akumulasi pinjaman mencapai Rp19.5 triliun, menunjukkan adopsi yang kuat dari masyarakat dalam memanfaatkan layanan fintech lending. Selain itu, tercatat 77.651 lender dan 3.178.464 borrower yang mencerminkan perkembangan pesat dalam industri fintech lending di Sumut. Harapannya memberi dampak positif dalam memajukan perekonomian regional dan meningkatkan akses finansial masyarakat.

“Melihat data kontribusi UMKM di Sumut, usaha mikro kecil menyumbang 98,9 persen dari seluruh usaha, sedangkan usaha menengah dan besar hanya 1,1 persen. Meski jumlah pelaku usaha mikro dan kecil cukup besar, namun kontribusinya terhadap perekonomian Sumut cukup besar yaitu sebesar 46,51 persen. Apalagi UMKM mampu menyerap 80 persen tenaga kerja," kata Kadis Koperasi dan UKM Provinsi Sumut Naslindo Sirait.

Berdasarkan hasil riset, salah satu kendala terbesar UMKM saat ini adalah pendanaan. Pemilik bisnis kesulitan mengakses pembiayaan untuk memulai atau mengembangkan bisnis. Sumber daya keuangan yang terbatas menjadi hambatan besar pertumbuhan dan inovasi bisnis. Adanya platform fintech lending, UMKM lebih mudah mengajukan pinjaman dan memperoleh dana yang dibutuhkan.

"Ini peluang baru bagi pemilik bisnis untuk merencanakan pertumbuhan jangka panjang dan meningkatkan daya saing mereka di pasar,” kata Naslindo.

Deputi Komisioner Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK, Jasmi menambahkan, struktur perekonomian Indonesia memiliki karakteristik yang kuat karena peran UMKM mendukung pertumbuhan perekonomian. Besarnya peran UMKM memerlukan perhatian bersama dari seluruh stakeholders, termasuk pemerintah daerah.

"Tumbuh dan berkembangnya perekonomian di Indonesia dipengaruhi tumbuh dan berkembangnya UMKM kita, pada 2023, perekonomian Indonesia tumbuh 5,05 persen (yoy). Sebagai alternatif sumber pendanaan bagi UMKM, OJK mendukung pengembangan inovasi di industri jasa keuangan, khususnya fintech lending dan ekosistemnya. Kami apresiasi dan terima kasih kepada AFPI, pemerintah daerah dan seluruh pihak yang mendukung upaya ini,” kata Jasmi.

Selain minimnya pengetahuan terhadap fintech lending, sebagian besar UMKM di Sumut kesulitan memperoleh akses kredit usaha karena minimnya informasi mengenai proses pengajuan serta syarat yang diterapkan fintech lending sehingga diharapkan seluruh profil UMKM dapat di jangkau untuk menjadi pilihan tambahan UMKM yang produktif dan proaktif ingin mendapatkan pembiayaan.

UMKM digital yang produktif merupakan kunci utama dalam mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional. Berdasarkan data dari Kadin Indonesia, pada tahun 2023 tercatat pelaku usaha UMKM mencapai sekitar 66 juta dengan kontribusi terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) sebesar 61 persen atau senilai Rp9.580 triliun.

Acara ini dihadiri 33 perusahaan fintech lending yang merupakan gabungan dari anggota dan ekosistem pendukung AFPI seperti PT Ekosistem Digital Nusantara, Easycash, Privy, Kredit Pintar dan OVO Finansial serta 250+ peserta UMKM dan UKM Medan. Selain dilakukan di Medan, Fintech Lending Days akan dilaksanakan di kota-kota lain yang memiliki angka pertumbuhan UMKM yang sehat.

AFPI melihat ada peluang lanskap di industri fintech melalui data dari OJK, World Bank dan Ernst & Young pada 2023, terdapat penyaluran kredit fintech yang terdiri dari 186 juta pengguna individu produktif dengan rentang usia lebih dari 15 tahun, 46,6 juta UMKM yang belum memiliki akses kredit (unbanked), 132 juta masyarakat Indonesia yang belum memiliki akses kepada kredit, serta Credit Gap sebesar Rp1.650 triliun dengan kebutuhan pembiayaan sebesar Rp2.650 triliun namun IJK Konvensional hanya menopang Rp 1.000 triliun.

Selain itu, berdasarkan hasil riset AFPI-EY terdapat Estimated Credit Gap dengan total kebutuhan pembiayaan UMKM pada 2026 diproyeksikan mencapai Rp4.300 triliun dengan kemampuan suplai sebesar Rp1.900 triliun sehingga membuat adanya gap kredit sebesar Rp2.400 triliun.