MEDAN - Wali Kota Medan Bobby Nasution menegaskan bahwa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) seharusnya memegang peranan penting dalam pembangunan daerah. Sebab, BUMD menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah disamping pajak dan retribusi.

"Namun realitanya BUMD justru kerap disalahgunakan oleh segelintir pihak demi melanggengkan kekuasaan dan kepentingan pribadi. Oleh karena itu, perlu dilakukan perbaikan dan tata kelola guna memaksimalkan peran sekaligus mencegah terjadinya penyalahgunaan fungsi," kata Bobby saat mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) terkait penguatan pembinaan, pengawasan dan pengelolaan BUMD secara virtual, di Command Center Kantor Wali Kota Medan beberapa waktu lalu.

Selain Bobby, Rakornas turut dihadiri Sekda Kota Medan, Wiriya Alrahman, Plt Asisten Ekbang Mansyur Syah serta sejumlah pimpinan OPD di Pemko Medan. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir Balaw dan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata.

• Dua Fraksi DPRD Medan Dukung Bobby Nasution Terapkan UHC dan e-Parking
• Perkuat Silaturahmi, Musa Rajekshah Beri Bantuan Ambulance kepada Ono Niha Hasambua
• Musa Rajekshah Harap IAY Fest 2022 Mampu Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Selanjutnya narasumber dari Deputi Pencegahan & Monitoring KPK sekaligus Koordinator Pelaksana Stranas PK, Pahala Nainggolan serta Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni.

Pada kesempatan itu, Tomsi Tohir Balaw mengajak seluruh gubernur, bupati dan wali kota bersama-sama mengembalikan fungsi BUMD yang sesungguhnya. Oleh sebab itu perlu komitmen dan kolaborasi dengan seluruh stakeholder, baik di pemerintah pusat sampai daerah.

"Melalui Rakornas ini diharapkan gubernur, bupati dan wali kota dapat ikut serta dalam melakukan pembenahan BUMD di wilayahnya sehingga dapat menjadi lebih baik ke depannya," ucap Tomsi tegas.