MEDAN - Kekurangan gizi kronis pada anak atau stunting, menjadi satu masalah serius yang harus diselesaikan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021, preventif stunting di Sumut berada di angka 25,8 persen atau ranking 17 secara nasional.

Kepala BKKBN Provinsi Sumut Muhammad Irzal meminta pemerintah daerah memprioritaskan sumber daya yang tersedia untuk meningkatkan cakupan pelayanan kepada kelompok sasaran percepatan penurunan stunting. Kelompok ini adalah remaja, calon pengantin atau pasangan usia subur, ibu hamil, ibu menyusui dan anak usia 0 sampai 59 bulan. Penurunan stunting membutuhkan pendekatan intervensi yang mencakup aspek penyiapan kehidupan berkeluarga, pemenuhan asupan gizi, perbaikan pola asuh, peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan serta peningkatan akses air minum dan sanitasi.

"Ada tiga daerah yang paling tinggi kasus stunting-nya, Kabupaten Mandailing Natal 44,7 persen, Padanglawas 40,8 persen dan Pakpak Bharat 40 persen," kata Irzal, Senin (5/9/2022).

• Kecintaan akan Fesyen Batik dan Kebaya Antar Wisni Tuai Omzet Rp300 Juta per Tahun
• Perkuat Portofolio LNG Player, PGN dan Badak NGL Wujudkan Inisiatif LNG Bunkering Pertama di Indonesia
• Ketua Komnas HAM Sebut Pemenuhan Hak Disabilitas di Medan Masih Jauh dari Standar

Untuk itu, pihaknya me-launching program dan penandatanganan kerja sama dengan Universitas Sumatera Utara (USU) sebagai 25 perguruan tinggi pendamping pada awal September kemarin. Program ini adalah kelanjutan dari Konsorsium Perguruan Tinggi Provinsi Sumut - Forum Rektor Indonesia – BKKBN untuk percepatan penurunan stunting di Sumut. Dikoordinir USU, ke-25 perguruan tinggi akan turun ke lapangan mendampingi masyarakat supaya memanfaatkan makanan lokal.

"Sumut ini daerah agraris, ikannya ada, lahannya subur, makanya kita berikan informasi bagaimana mengelola makanan lokal menjadi makanan bergizi untuk keluarga yang beresiko stunting," kata Irzal.

Rektor USU Muryanto Amin mengatakan, untuk menekan angka stunting di Sumut, ke-25 Perguruan Tinggi (PT) melakukan pendampingan masyarakat menggunakan hibah Matching Fund Kedai Reka 2022. Program pendanaan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,Riset dan Teknologi yang merupakan program penguatan kolaborasi antara PT dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) untuk bersama-sama membentuk ekosistem Merdeka Belajar – Kampus Merdeka.

Pada akhir program, diharap akan terbangun kolaborasi PT dengan DUDI yang lebih baik dan berkelanjutan serta berkontribusi menyelesaikan permasalahan nyata di lapangan atau berkontribusi terhadap implementasi kebijakan strategis nasional. Salah satu tujuan dari program ini adalah mewujudkan kolaborasi penta helix yang erat dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Langkah awal Macthing Fund Kedai Reka adalah implementasi Program Dapur Sehat Atasi Stunting (Dashat) dengan memanfaatkan pangan lokal dan Manajemen Risiko Stunting untuk Ciptakan Anak Berkualitas (Martabe). Masyarakat akan diberi pengetahuan tentang gizi, prakonsepsi, gizi ibu hamil sampai gizi 1.000 hari kehidupan bayi.

"Ini upaya kampus mengajak stakeholder terutama BKKBN menurunkan angka stunting. Aksinya turun ke lapangan, buat dapur sehat, gunakan pangan lokal. Pendampingan lebih fokus ke pasangan mau menikah dan ibu hamil," kata Muryanto.

Salah satu tim peneliti dari USU, Destanul Aulia menambahkan, keterlibatan 25 perguruan tinggi untuk menekan angka stunting 14 persen di 2024. Harapannya, keterlibatan perguruan tinggi memberi pencerahan kepada seluruh stakeholder.

"Kita ajak bergotong-royong, semoga penurunan stunting terjadi," katanya.

Disinggung penyebab angka stanting tinggi, menurut Destanul, bisa disebabkan soal perilaku hidup bersih dan sehat, pola pikir dan faktor budaya.

"Penyebabnya lebih ke soal perilaku, mengubah mind set itu susah sekali, perlu waktu... Ada budaya yang belum terbuka, harus kita kikis. Misalnya buang air tidak di tempat yang disediakan. Selain itu, masalah pola asuh dan gizi," ucapnya.

Di Medan, ada 550 balita

Jumlah stunting di Kota Medan saat ini sebanyak 550 balita, sekitar 20 persen di antaranya berusia di atas dua tahun sehingga sulit dipulihkan. Pada 2022 ini, Wali Kota Medan Bobby Nasution membuat 15 program, 16 kegiatan dan 29 sub kegiatan yang dilakukan 10 Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pemerintah Kota Medan menyiapkan anggaran sebesar Rp198 miliar untuk implementasinya.

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan juga telah melakukan bedah rumah di Kecamatan Medanbelawan, tepatnya di Lorong 6 Kelurahan Bagandeli. Rumah warga disulap menjadi rumah sehat dan layak huni. Sebab, kondisi rumah tidak layak huni menjadi salah satu pemicu terjadinya stunting.

Bobby Nasution gencar mengajak masyarakat cegah stunting dengan memperhatikan asupan gizi yang diberikan.
Penggunaan pangan lokal, baik nabati dan hewani sangat melimpah, contohnya daun kelor, telur, ikan dan sayur-sayuran.

Upaya menangani stunting di Kota Medan harus berkolaborasi dengan semua sektor seperti akademisi, kesehatan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), pertanian, perikanan, peternakan, perdagangan dan sektor-sektor terkait lainnya.

“Mari berkolaborasi menangani stunting, dari hulu ke hilir. Membangun kesadaran agar bersama-sama, saling tolong menolong, membantu anak yang mengalami stunting,” katanya.