HalloMedan.co – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) selalu menekankan pengelolaan risiko dalam penanggulangan bencana secara umum. Tujuannya untuk mencegah dan mengurangi eskalasi dampak bencana, baik alam dan non-alam.

Senada dengan hal tersebut, Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengingatkan kembali implementasi Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) 2020–2044. Indonesia telah memiliki instrumen kebijakan sebagai modal untuk pengelolaan risiko bencana. Instrumen ini telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 sebagai peta jalan penanggulangan bencana jangka panjang hingga 2044.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo juga menegaskan bahwa penanggulangan bencana harus dilakukan secara terpadu dan sistematis. Melalui payung RIPB, presiden meminta penanggulangan bencana dilakukan dengan perencanaan penuh komitmen dan tanggung jawab.

• Finnet Perluas Distribusi E-Meterai
• Desa BSI Tingkatkan Pendapatan Petani
• Miliki Rumah Sesuai Syariah di Griya Mabrur

Pada kesempatan itu, Ma’ruf menyampaikan pesan kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai ukuran minimal pelayanan kebencanaan yang harus diberikan kepada masyarakat.

“Instrumen-instrumen tersebut perlu kita optimalkan pelaksanaannya untuk mewujudkan ketangguhan bangsa kita dalam menghadapi bencana,” katanya saat penutupan Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (Rakornas PB) 2022 di Tangerang, Banten, Kamis (24/2/2022).

Dia menuturkan bahwa Indonesia sebagai salah satu negara yang potensi kejadian bencananya sangat tinggi dan beragam, semua pihak diharap menyadari arti penting upaya pengelolaan risiko bencana.

“Hal yang penting untuk kita lakukan untuk melindungi masyarakat dari ancaman bencana,” pesannya.

Ma’ruf menyampaikan, capaian kemajuan yang dihasilkan dalam penanganan Covid-19 misalnya, harus dapat menjadi momentum bangkit bersama-sama dengan semangat gotong royong. Upaya penanganan kedaruratan bencana tetap harus dilakukan sebagai wujud kewaspadaan bersama.

“Upaya pemulihan pascabencana juga perlu terus dijalankan agar dapat segera bangkit dan tidak larut dalam situasi pandemi ini,” tambahnya.

Ma’ruf berharap rumusan kesepakatan dan rencana aksi yang dihasilkan pada Rakornas PB 2022 diwujudkan dalam bentuk kerja nyata. Tidak cukup hanya tataran konsep dan kesepakatan saja, harus diimplementasikan dalam bentuk praktis dan solutif.

“Saya minta segera dilaksanakan secara terintegrasi, dengan kolaborasi multipihak. Tidak hanya di tingkat pemerintah pusat melalui konvergensi kementerian-lembaga terkait, lebih penting di tingkat pemerintah daerah dengan terus melibatkan berbagai unsur secara lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan,” ujarnya.

Empat pesan

Sebelum mengakhiri sambutannya, Ma’ruf Amin menyampaikan empat hal penting yang perlu dijadikan perhatian jajaran BNPB dan BPBD dalam menindaklanjuti kesepakatan Rakornas PB 2022.

Pertama, seperti yang disampaikan diawal, penguatan mitigasi dan kesiapsiagaan bencana jadi prioritas dalam meningkatkan ketahanan dan ketangguhan bencana, sebagaimana amanat RIPB 2021-2044. Kedua, penanganan tanggap darurat perlu diperkuat guna mengurangi korban dan kerugian akibat bencana.

Ketiga, penguatan proses pemulihan pascabencana. Prinsip membangun kembali menjadi lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan (build back better, safer and sustainable) perlu diupayakan dengan pelibatan unsur masyarakat dan mitra secara partisipatif. Prinsip tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) sekaligus ditegakkan, leave no one behind (tidak boleh ada yang ditinggalkan).

Keempat, masih ada beberapa penuntasan pascabencana yang menjadi tugas bersama sampai saat ini. Diantaranya, penuntasan pemulihan pascabencana gempa, tsunami dan likuifaksi di Provinsi Sulawesi Tengah; penanganan pascabencana gempa di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten; penanganan dampak pascabencana erupsi Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur dan penanganan pascabencana Badai Seroja di Provinsi NTT.

"Semua masih on progress, terus dipantau dan ditangani hingga tuntas," kata Ma'ruf.

Hadir pada penutupan Rakornas PB 2022, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, Ketua Komisi 8 DPR RI Yandri Susanto, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Dwikorinta Karnawati, serta perwakilan perguruan tinggi dan organisasi nonpemerintah sebagai mitra penanggulangan bencana di Tanah Air.