MEDAN - Rapat kerja nasional (Rakornas) SMK Pariwisata di bawah koordinasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah diselenggarakan sejak 2015. Dilatarbelakangi kesadaran bersama bahwa ekosistem pendidikan vokasi pariwisata harus terus dijaga dengan harapan menghasilkan output SDM yang bekerja dan berwirausaha di industri pariwisata, juga industri ekonomi kreatif.

Sekolah Menengah Kejuruan yang memiliki bidang keahlian pariwisata sebanyak 2.297 sekolah di Indonesia, menjadi modal utama dalam menyiapkan SDM pariwisata unggulan. Bidang keahlian pariwisata menempati peringkat keempat dengan peserta didik terbanyak, memberi bukti bahwa masyarakat memandang sektor pariwisata menjanjikan peluang penyerapan tenaga kerja serta berwirausaha bagi lulusannya. Semakin mengukuhkan bahwa sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai salah satu pilar pembangunan yang mendorong kemajuan sosio-ekonomi nasional.

"SDM pariwisata terserap sebagai tenaga kerja di industri pariwisata, mampu berwirausaha dan menciptakan lapangan kerja baru," kata Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf) Sandiaga Uno saat menghadiri Rakornas SMK Pariwisata ke-6 di Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Medan, Selasa (20/9/2022).

• Friendship Run Borobudur Marathon 2022, Ada Kuliner Khas Jawa
• Viral, Pesan Menohok Wagub Sumut, untuk Siapa?
• PGN Subholding Gas Pertamina Lanjutkan Tren Positif Setelah Mencatat Laba bersih USD 238,6 Juta Semester I 2022

Turut mendampingi Sekretaris Kemenparekraf/Kabaparekraf Ni Wayan Giri Adnyani, Kepala Pusat Pengembangan SDM Kemenparekraf/Kabaparekraf Faisal, Pelaksana tugas Direktur Poltekpar Medan Ngatemin dan para direktur Poltekpar lainnya.

“Saya tekankan tadi, ada berwirausaha karena di industri pariwisata saat ini, anak-anak zaman sekarang menurut data yang kita peroleh hampir 50 persen ingin memiliki usaha sendiri,” ucap Sandi.

Dia juga mengatakan pendidikan, vokasi pariwisata menjadi kebutuhan SDM pariwisata yang semakin vital dan garda terdepan ada di tangan SMK Pariwisata.

“Pendidikan vokasi harus diberikan secara aktif dan efisien untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dan entrepreneur andal, bukan hanya memiliki kompetensi tapi mampu menghadapi situasi saat peluang usaha terbuka dan menjadi pemenang,” katanya.

Sandi mengharapkan penyesuaian kurikulum berdasarkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sehingga standar kompetensi menjadi patokan kolaborasi antar institusi penyelenggara pendidikan pariwisata di Indonesia.

“Dengan kolaborasi tersebut, diharapkan mampu menciptakan 400.000 lapangan kerja baru di 2022. Bisa kita tingkatkan kompetensi dan daya saing SDM pariwisata Indonesia,” tegas Sandi.

Covid-19 mengancam jutaan pekerjaan industri pariwisata. Menurut data World Travel and Tourism Council pada 2020, terjadi peningkatan 2,9 persen angka pengangguran global yang disumbang dari sektor pariwisata. Menurut data BPS 2020, sekitar 409.000 tenaga kerja di sektor pariwisata kehilangan pekerjaan akibat pandemi.

Ngatemin bilang, beberapa usaha pariwisata mulai bangkit, hari ini, kita dapat menyaksikan destinasi dan daya tarik wisata mulai ramai pengunjung, operasional di hotel menggeliat, begitu juga di sub sektor jasa lain terkait pariwisata dan ekonomi kreatif. Artinya, kebutuhan SDM pariwisata menjadi vital dalam pergerakan ekonomi berporos sektor pariwisata ini.

Namun kebutuhan industri akan tenaga kerja juga berubah secara dinamis. Data yang disampaikan Pusat Perencanaan Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan perubahan dramatis struktur tenaga kerja yang diperlukan di industri pariwisata, misalnya kebutuhan tenaga kerja di bidang reservasi yang diproyeksikan mengalami penurunan dan tenaga kerja terkait kuliner di proyeksikan meningkat.

"Oleh sebab itu, pendidikan vokasi pariwisata diharap mampu adaptif terhadap perubahan-perubahan ini," katanya.

Selain dinamika di industri, pada tataran kebijakan birokratik telah lahir aturan terkait pendidikan vokasi yang perlu dicermati. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi memberi sinyal bahwa pendidikan vokasi perlu diselenggarakan secara efektif dan efisien untuk menghasilkan lulusan yang kompeten, dibutuhkan pasar dan mampu berwirausaha. Selain efektivitas penyelenggaraan pendidikan vokasi, peraturan ini juga mendorong adanya sinergitas dan kolaborasi agar tujuan peningkatan akses, mutu dan relevansi penyelenggaraan pendidikan vokasi, termasuk di bidang pariwisata, sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan dunia usaha.

Terkait dengan hal tersebut, maka Rakornas SMK ini menjadi forum teknis untuk menyelaraskan kurikulum SMK Pariwisata dengan perguruan tinggi pariwisata. Penyelarasan kurikulum berdasarkan KKNI, SKKNI, standar kompetensi dari industri dan CATC diharap menjadi patokan kolaborasi antar institusi penyelenggara pendidikan vokasi pariwisata ini.

"Hal ini juga merupakan salah satu rekomendasi penting dari Rakornas SMK Pariwisata di 2021," ujar Ngatemin.

Kolaborasi Penyelarasan Implementasi ASEAN MRA-TP di SMK Pariwisata dan Politeknik Pariwisata yang menjadi tema rakornas, harapannya memberi solusi atas standarisasi kurikulum yang seharusnya dicapai setiap institusi pendidikan vokasi pariwisata sesuai program dan level pendidikan yang ditempuh peserta didiknya.