MEDAN - Tulang punggung sekaligus fondasi sektor perekonomian, Wali Kota Medan Bobby Nasution merasa penting memperkuat UMKM. Ragam upaya dan kebijakan dihadirkan untuk membangkitkan geliat usaha.

Membangun kolaborasi dengan salah satu perusahaan marketplace, memberi ruang agar produk UMKM masuk ke pasar modern dan hotel berbintang, memasukkannya ke e-Katalog untuk memenuhi belanja makan dan minum setiap kegiatan yang diadakan di lingkungan Pemko Medan serta menggunakan produk untuk digunakan ANSmenjadi langkah membangkitkan UMKM.

Teranyar, bekerja sama dengan PT Pos Indonesia mengubah Kantor Pos menjadi Pos Bloc Medan sebagai wadah pelaku usaha menjajakan produknya. Kini, bangunan tua yang dibuka pada 1911, ramai dikunjungi masyarakat, khususnya anak muda yang ingin menghabiskan waktu luang dengan mencicipi ragam kuliner khas Kota Medan.

• Volta Ramaikan Jalanan Kota Medan
• Puncak G20, Satgas PMK Perketat Strategi Pengendalian PMK
• Lomba Foto dan Anugerah Pewarta Astra 2022: Bangkit Bersama untuk Indonesia

Namun, kehadiran ruang baru ini menjadi sebuah kesempatan baru pula bagi oknum tidak bertanggung jawab untuk melakukan premanisme. Untuk mengatasinya, Bobby minta aparat penegak hukum melindungi pelaku UMKM. Dia tidak ingin, meningkatnya UMKM diikuti maraknya "preman".

“Menjadi PR kita bersama, jangan sampai Pos Bloc Medan ini tidak hanya membangkitkan UMKM, tapi juga membangkitkan premanisme. Saya harap dan minta Pak Kapolrestabes dan Pak Dandim melakukan penertiban sehingga persoalan premanisme dapat selesai,” kata Bobby saat grand opening Pos Bloc Medan, dikutip dari rilis, Minggu (13/11/2022).

Akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara (FISIP USU) Indra Fauzan mengapresiasi perhatian Bobby kepada UMKM serta penanganan persoalan sosial yang timbul. Menurut Indra, persoalan premanisme berbalut ormas sudah sangat mewabah, terlebih di area-area strategis wisata perkotaan.

“Itu merupakan penyakit sosial di masyarakat. Apalagi area Kesawan, Lapangan Merdeka dan Kantor Pos yang merupakan area strategis wisata perkotaan, perencanaan kawasan ekonomi kreatif dan lain-lain. Jadi, apa yang dikatakan Pak Wali mewakili keresahan masyarakat tapi diikuti dengan respon cepat,” kata Indra.

Strategi kolaboratif harus di kedepankan dalam mengatasi persoalan premanisme. Dengan demikian, organisasi kepemudaan yang dibalut dengan aksi premanisme bisa ditindak.

”Diberi sosialisasi pentingnya menjaga keamanan, bukan malah memeras. Apabila tidak ada kerja sama dari OKP dan lain-lain, maka wajah pariwisata Kota Medan dan pelaku ekonomi kreatif akan dinilai buruk,” imbuhnya.