MEDAN - Salah satu komitmen Wali Kota Medan Bobby Nasution adalah menjadikan Kota Medan bebas korupsi. Untuk mewujudkannya, dibutuhkan kolaborasi dari semua pihak, baik pemimpin daerah, penegak hukum, lembaga pemerintah dan seluruh elemen masyarakat.

"Tidak hanya sampai di momentum ini, semua waktu adalah alarm bagi kita untuk mengingatkan bahwa korupsi adalah musuh bersama, harus dicegah dan berantas sama-sama," kata Bobby usai menghadiri Road To Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2022 di Lapangan Gedung Astaka, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara, Selasa (29/11/2022).

Gubernur Sumut Edy Rahmayadi juga mengatakan hal senada dengan Bobby. Dia hanya menambahkan, untuk mencegah korupsi perlu partisipasi masyarakat. Menurutnya, partisipasi ini yang akan membuat pemerintah bekerja lebih profesional.

“Tidak cukup hanya KPK, polisi dan jaksa, wartawan dan masyarakat juga harus mengawasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, laporan dan pertanggungjawaban,” kata Edy.

• Bank Mandiri Bersama Yokke dan DOKU Kembali Gelar UMKM Merah Putih 2022, Wujudkan UMKM Berdaya Saing Tinggi
• Sunat 250 Anak dalam Sehari, dr Ramlan: Mudah-mudahan Tidak Ada Teriakan dari Lantai Tujuh...
• Dengan Berbagai Terobosan, Pelaku Industri Properti Optimis Bisnis Akan Tetap Tumbuh Positif Tahun 2023

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, pencegahan korupsi di Sumut membaik. Salah satu tandanya adalah tingginya laporan masyarakat. Alex menyebut, sampai Oktober 2022, ada 310 laporan dugaan korupsi yang diterima KPK. Tingginya laporan menjadi tanda semakin peduli dan sadarnya masyarakat tentang korupsi.

“Ini menunjukkan partisipasi masyarakat tinggi, kesadaran melaporkan dugaan korupsi, bukan berarti banyak laporan banyak yang korup. Ini lebih baik ketimbang daerah yang masyarakatnya pasif, jadi bukan berarti yang sedikit laporan tidak banyak korupsinya,” kata Alex.

Laporan yang diberi masyarakat kebanyakan soal kesalahan prosedur, tata kelola atau korupsi kecil di luar kewenangan KPK. Namun tetap ditanggapi dan diteruskan ke lembaga terkait.

“Kalau masalah prosedur atau tata kelola, kita arahkan ke inspektorat. Kalau korupsi yang bukan wewenang kami, diarahkan ke kejaksaan atau Polda,” ucap Alex.

Perbaikan tata kelola pemerintahan juga terlihat dari beberapa indikator di 2021 seperti peringkat pertama regional Sumatera Monitoring Center of Prevention (MCP), meraih predikat WTP untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) delapan kali berturut-turut, mendapat nilai B untuk Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) meningkat ke level tiga, begitu pula dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

"Pencegahan korupsi dapat dilakukan dari komitmen setiap kepala daerah. Pak Edy sudah belajar dari kepala daerah sebelumnya, sekali lagi ini masalah komitmen, mari bersama-sama mencegahnya," kata Alex.

Road to Hakordia 2022 berlangsung pada 29 sampai 30 November 2022. Acara disemarakkan dengan pameran di 100 booth, masing-masing menampilkan ciri khas instansinya. Ada yang memamerkan program, ada juga yang membuka pelayanan untuk masyarakat. Ada juga seminar harta kekayaan hingga penyuluh antikorupsi.

"Supaya yang mengawasi tata kelola pemerintahan tidak hanya aparat penegak hukum, masyarakat juga..." kata Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah 1 Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK Edy Suryanto.

Berbagai lomba mulai mewarnai, tari, puisi dan debat anti korupsi. Ada juga dongeng, diskusi media, dialog interaktif di televisi dan pemutaran film antikorupsi untuk pelajar dan mahasiswa. Rangkaian kegiatan ditutup dengan penampilan Wali Band.

Harapannya masyarakat merasakan semangat Hakordia dari kegiatan yang digelar. Edy mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi Sumut.