MEDAN - Sekretaris Daerah Provinsi Sumatra Utara, Arief S Trinugroho berharap Sumatranomics bisa memberi ide pemikiran dan solusi, serta strategi kebijakan percepatan pertumbuhan ekonomi, maupun dampak krisis dari berbagai dimensi melalui tulisan ilmiah.

"Karya ilmiah yang kita perlukan bukan sekadar konseptual, masih di awang-awang, tetapi tulisan yang bisa memberi masukan kepada kami. Apa yang harus dilakukan, yang sifatnya membumi, rutin dan mudah diterapkan," kata Arief saat menjadi keynote speaker launching 4th Sumatranomics (Sumatra Economic Summit) 2023 di Grand Ballroom Hotel JW Marriott, Kota Medan, Senin (13/3/2023).

Menurutnya, geopolitik dunia memberi efek domino terhadap ekonomi secara global, termasuk Sumut. Namun, Sumut masih bisa bangkit. Pada 2022, ekonomi tumbuh 4,73 persen (yoy), lebih tinggi dari 2021 sebesar 2,61 persen. Beberapa sektor yang mendukung pertumbuhan ekonomi di tengah pandemi Covid-19 adalah pertanian, dengan motor penggerak sub sektor perkebunan dan tanaman pangan.

• 17 Tahun Perjalanan, ICM Tumbuh Lebih Kuat dan Maju
• Collabonation Tour Menyapa Palembang untuk Rayakan Era Baru
• Ramadhan Penuh Berkah Bersama Grand Dafam Ancol Jakarta

Selain itu, pemerintah pusat dan daerah bersama Bank Indonesia tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam upaya pemulihan ekonomi dan kesiapan menghadapi ketidakpastian komitmen melakukan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Salah satunya dengan memperluas Kerja sama Antar Daerah (KAD), dukungan subsidi ongkos angkut, penerapan budidaya pertanian dan penanganan pascapanen yang baik.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumut Doddy Zulverdi mengatakan, ada dua tujuan besar yang ingin dicapai di forum Sumatranomics 2023. Pertama, menggali ide-ide yang menjadi referensi pemerintah untuk mempercepat kebijakan dan sebagai wadah bagi akademisi, praktisi dan mahasiswa dalam mengembangkan kapasitas keilmuannya.

Dari sudut pandang BI, ada dua tantangan struktural di dalam perekonomian domestik, khususnya Sumut. Pertama, pengendalian inflasi yang banyak menghadapi tantangan, baik itu dari aspek produksi, distribusi maupun pengelolaan konsumsinya.

Kedua, adanya ketimpangan antarwilayah, ada 25 kabupaten dan kota tergolong daerah tertinggal. Laju pertumbuhan ekonomi rendah dibanding provinsi, begitu juga dengan Produk Domestik Bruto (PDB). Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Sumut masih 72,71 persen, di bawah level nasional 72,91 persen. Tingkat literasi digital sebesar 3,46 lebih rendah dari nasional sebesar 3,54.

Untuk mengatasi permasalahan terstruktural tersebut, Doddy berharap ada sinergi pikiran dan kebijakan untuk memperkuat kualitas pembangunan serta sumber pertumbuhan baru berbasis ekonomi digital yang berkontribusi pada pemulihan ekonomi di kawasan
Sumatra.

Turut hadir Kepala Perwakilan BPKP Sumut Hengky Kwinhatmaka, Kepala OJK Regional 5 Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) Bambang Mukti Riyadi, Kepala Perwakilan BPK Sumut Eydu Oktain Panjaitan, Kepala BPS Sumut Nurul Hasanudin, Ketua Dewan Riset dan Inovasi Sumut Darma Bakti dan Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Medan Fadli.