MEDAN – Pelaku usaha perikanan, termasuk para nelayan di Sumatera Utara kesulitan menerapkan Online Single Submission (OSS) atau sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik untuk pelaku usaha perikanan. Antara lain, terkendala saat mengakses sistem dan tidak bisa melaut.

Hal tersebut disampaikan Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Afifi Lubis saat kunjungan kerja (kunker) Komite 2 Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di kantor gubernur.

“Mereka tidak bisa melaut, ketika mereka melaut, mereka dirazia, kalau tidak melaut tidak dapat penghasilan,” kata Afifi, Senin (28/3/2022).

• Podomoro River View Luncurkan Hunian Baru Khaya, Solusi Investasi Properti Yang Berlimpah Nilai Tambah
• Menakar Kepedulian Investor Pada ESG
• Go Global, BSI Kolaborasi dengan Bank di UEA

Karena itu, Pemprov Sumut berharap DPD memberi solusi. Menurut Afifi, persoalan OSS bukan hanya di Sumut, di provinsi lain juga terjadi. Apalagi perikanan sangat memengaruhi jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Kami sering berkoordinasi dengan provinsi lain karena menyangkut hajat hidup orang banyak,” ucapnya.

Afifi menyampaikan, Sumut memiliki 12 pelabuhan pengumpan regional yaitu Pelabuhan Tanjungpura, kantor UPP Pantaicermin, Pelabuhan Tanjungberingin, Pelabuhan Tanjungtiram, Pelabuhan Tanjungsarangelang, Pelabuhan Seiberombang, Pelabuhan Baganasahan, Pelabuhan Sikara-kara, Pelabuhan Lahewa, Pelabuhan Sirombu, Pelabuhan Telukdalam dan Pelabuhan Oswaldsiahaan atau Labuhan Angin yang membutuhkan perhatian khusus seperti perbaikan.

“Tiap punya masalah dan kondisinya masing-masing, kita harap ke depan dapat menuju ke arah peningkatan atau perbaikan,” katanya.

Kunker Komite 2 kali ini untuk pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran serta perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Juga untuk mengakomodir masukan konkret dan aspirasi pemerintah daerah terkait kendala maupun permasalahan yang dihadapi sektor pelayaran.

“Kami memilih Sumut karena selama ini Sumut adalah induk atau head dari maritim di Sumatera,” kata Wakil Ketua Komite 2 DPD Abullah Puteh.

Turut hadir pada kesempatan tersebut anggota Komite 2 DPD yaitu Badikenita Putri Sitepu, Aji Mirni Mawarni, Dewi Sartika Hemeto, Riri Damayanti, Marthin Billa, Amaliah, Wa Ode Rabia, Alexander Fransiskus, Andi Ihsan, Andiara Aprilia Hikmat.