MEDAN - Pengurus DPW Gerakan Restorasi Pedagang dan UMKM (GARPU) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) beraudiensi ke Fraksi Partai NasDem DPRD Sumut di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Senin (17/10/2022).

Kehadiran Ketua DPW GARPU Sumut, Rico Waas dan rombongan disambut hangat Ketua Fraksi Partai NasDem, dr. Tuahman Franciscus Purba didampingi anggota DPRD Sumut dr. Mustafa Kamil Adam.

Perwakilan Dinas Koperasi, Dinas Perindustrian dan perdagangan (Disperindag), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pemprov Sumut juga hadir dalam pertemuan tersebut.

• Kurangi Produksi Sampah, Pemko Medan Berikan Pelatihan Kepada Pengurus PKK
• Arsip Kecamatan Medan Denai Diserahkan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Dalam Format Digital
• Tingkatkan Pengetahuan ASN, Pemko Medan Gelar Bimtek Sengketa Kontrak

Rico Waas menyampaikan, pengurus GARPU bersama Fraksi NasDem dan perwakilan dinas membahas strategi agar UMKM di Sumut bisa naik kelas. Salah satunya, GARPU akan menjalin kerja sama dengan semua stakeholder dan dinas-dinas terkait.

"Kita mengapresiasi Fraksi NasDem Sumut yang sudah memfasilitasi pertemuan. Ini menjadi diskusi yang tepat untuk mendapat jawaban teknis terkait apa yang bisa kita lakukan ke depannya," ujar Rico didampingi wakil ketua Deardo Herlambang Damanik, sekretaris Fikri Fauzi, bendahara Darius Univa dan pengurus lainnya kepada wartawan usai audiensi.

Rico menjelaskan, peningkatan permodalan dan proses mengurus izin usaha menjadi poin penting yang dibahas bersama perwakilan dinas dan Fraksi NasDem. Sebab, permasalah ini masih banyak dijumpai oleh pelaku UMKM yang ada di Sumut.

"Menurut keterangan dinas terkait, masalah permodalan masih melalui perbankan. Nilai nominal Rp 10 juta ke bawah. Mereka sebut Pegadaian juga akan ada program pemberian bantuan modal usaha mencapai Rp 20 juta," kata Rico.

"GARPU berharap masalah permodalan ini dipermudah oleh Dinas Koperasi," tambahnya.

Soal perizinan, lanjut Rico, fasilitas Online Single Submission (OSS) memang sudah bisa menjadi andalan mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB). Akan tetapi, masih banyak pelaku UMKM yang belum mengetahui cara menggunakan fasilitas ini. Sehingga banyak dari mereka yang belum mendafarkan izin usahanya. Sementara dinas terkait mengharapkan mereka melakukan pendaftaran secara mandiri.

"Ini yang menjadi peran penting GARPU ke depan, yaitu membantu pelaku UMKM mengurus NIB. Setelah itu baru SNI, label halal dan BPOM-nya. Semua ini penting disiapkan jika mau UMKM naik kelas," ucap Rico tegas.

Rico menambahkan, GARPU akan gencar melaksanakan pelatihan-pelatihan dengan melibatkan dinas-dinas terkait. Baik itu pelatihan di bidang digital marketing, advokasi sampai pengurusan perizinan (legalitas). Termasuk belajar bagaimana memasukkan produk mereka ke marketplace digital.

"Tanggapan mereka (dinas terkait) sangat welcome. Dan mereka menyatakan siap bekerja sama dengan GARPU untuk meningkatkan kualitas UMKM di Sumut," ujar Wakil Ketua Bidang UMKM DPW NasDem Sumut itu mengakhiri keterangannya.

Pada kesempatan yang sama, dr. Tuahman Franciscus Purba menyampaikan harapan agar GARPU menjadi fasilitator bagi seluruh UMKM yang ada di Sumut. Supaya mereka dapat berpartisipasi dalam peningkatan ekonomi rakyat.

Menurut Tuahman, informasi dari pemerintah terkait UMKM saat ini sudah cukup bijak dan semua katanya gratis. Akan tetapi, sambung Tuahman, pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum mengetahuinya.

"Hal ini perlu kita sosialisasikan bahwa hubungan masyarakat dengan pemerintah untuk membangun ruang UMKM itu sudah sangat sulit. Makanya tadi saya memanggil beberapa dinas terkait. Sebab, banyak persoalan atau informasi yang sama sekali tidak didapat pelaku UMKM. Harapannya dari pertemuan ini GARPU bisa berhubungan langsung dengan kepala dinas terkait, supaya tau bagaimana memulainya," kata Tuahman.

"Dan yang paling penting, GARPU kita harapkan bisa mensosialisasikan produk-produk UMKM supaya bisa dipasarkan. Minimal bisa dipasarkan di dalam negeri," pungkasnya.

Sementara, perwakilan Dinas Koperasi Pemprov Sumut S. Kaloko mengatakan, pembicaraan terkait memajukan UMKM di Sumut harus sering dilakukan. Sebab, meningkatkan usaha mikro menjadi naik kelas dengan sistem digital perlu dilakukan kerja sama dari semua pihak.

"Karena kerja sama ini bertujuan untuk menjadikan Sumut bermartabat dan lebih maju ke depannya," pungkasnya.